Setelah melakukan pertemuan darurat dan negosiasi tanpa henti yang berlangsung setidaknya 12 jam, 15 anggota negara anggota DK PBB akhirnya sepakat melancarkan sebuah pernyataan resmi. Pernyataan tersebut tidak setegas yang diinginkan Palestina, negara Arab dan Turki karena munculnya keberatan dari AS, aliansi terdekat Israel.
Beberapa negara Muslim telah mengecam serangan mematikan atas kapal flotilla yang terjadi kemarin dan menyebut serangan tersebut dengan istilah paling keras. Mereka juga mendesak diadakannya sebuah penyelidikan internasional yang independen.
Namun pernyataan resmi yang akhirnya disepakati dan dibacakan pada pertemuan DK PBB hanya menyebut dibutuhkannya sebuah "penyelidikan yang tepat, netral, kredibel, transparan yang sesuai dengan standar internasional". PBB hanya mengecam "aksi-aksi tersebut" yang telah menyebabkan kematian tanpa menyebut nama Israel.
Negosiasi panjang dan rumit tersebut sebagian besar melibatkan AS dengan Turki dan Lebanon di mana Turki dan Lebanon bukan anggota permanen DK PBB.
Turki yang telah menjadi sekutu dekat Israel seringkali menggunakan bahasa yang cukup kasar terhadap negara Yahudi yang telah menyerang kapal flotilla tersebut.
Sebuah kapal feri Turki juga termasuk kapal yang diserang di samping sembilan aktivis pro Palestina yang terbunuh. Ratusan aktivis--kebanyakan berasal dari Turki--dibawa dari kapal tersebut menuju Israel.
Menteri Keuangan Turki, Ahmet Davutoglu, yang negaranya membuat draf pernyataan resmi awal, menyebut serangan Israel tersebut sebagai aksi bandit dan pembajakan di laut lepas serta sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh sebuah negara.
Pengamat PBB asal Palestina, Riyad Mansour, menyebut aksi tersebut sebagai sebuah "kejahatan perang" sembari menyatakan dalam pertemuan DK PBB yang terbuka itu bahwa "armada kapal Israel akan terus menyerang sampai blokade yang tidak etis dihentikan dan sampai Israel berhenti membuat rakyat kami menderita".
Di saat Palestina dan Turki berkeras bahwa aktivis yang berada di kapal tersebut bertujuan untuk mengirim bantuan pada warga Gaza yang menderita karena embargo Israel selama tiga tahun, wakil Israel di PBB, Daniel Carmon, menyatakan bahwa "kapal flotilla lebih dari sekadar misi kemanusiaan."
Beberapa aktivis memiliki sejarah terorisme dan penyelanggara misi kemanusiaan tersebut mendukung kelompok radikal Islam seperti Hamas yang mengendalikan Gaza serta menolak mengakui keberadaan Israel, lanjut Carmon.
Setelah pernyataan resmi dikeluarkan, kedua pihak yang bertentangan langsung kembali berseberangan mengenai bagaimana penyelidikan akan dilakukan.
Wakil PBB dari Meksiko, Claude Heller, yang mengambil alih presidensi DK dari Lebanon pada tengah malam mengatakan bahwa "netral" berarti "independen" dan bahwa Sekjen PBB Ban Ki-moon tidak memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan penyelidikan.
Ia juga mengatakan bahwa cukup jelas jika kecaman mengacu pada serangan militer berlebihan yang dilakukan tentara Israel.
Sementara itu, wakil PBB, Mansour mengatakan bahwa hampir seluruh anggota DK PBB mendukung pemahaman Heller. Ia mengatakan bahwa Palestina dan Arab akan menekan Sekjen PBB agar mengadakan investigasi independen.
Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Yigal Palmor, mengatakan bahwa ia meragukan objektifitas dan independensi dari sebuah penyelidikan yang disponsori PBB.
"Mengingat negara-negara yang mendukung penyelidikan ini, kami memiliki alasan bahwa independensi tidak akan tercipta," ujar Palmor hari ini pada radio Prancis, France Inter.
Wakil PBB dari AS, Alejandro Wolff, mengatakan bahwa pemahaman Heller "bukan merupakan pemahaman kami mengenai kata penyelidikan".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar